Posisi Palestina Lemah Karena Pecah

Harian Swiss Neue Zürcher Zeitung menulis:

Netanyahu kelihatannya siap mengadu kekuatan dengan Presiden Obama dan berusaha membungkam semua upaya Amerika Serikat yang ingin memaksa Israel berkompromi. Politik Israel bertujuan untuk menggusur warga Palestina dari Yerusalem Timur dan menghapuskan karakter Arab dari kota itu. Kebijakan ini terus dilanjutkan. Langkah tersebut merupakan tantangan terbuka, tidak hanya bagi warga Palestina, melainkan bagi seluruh warga Arab dan kaum muslim. Di masa depan, jumlah orang yang mendukung perlawanan dengan kekerasan terhadap Israel dan dunia barat akan terus bertambah.

Harian Perancis Derniéres Nouvelles d'Alsace berkomentar:

Pemukiman yahudi menjadi masalah abadi. Dengan koalisi luas, yang mencakup kelompok ultra kanan sampai ke Partai Buruh, Benjamin Netanyahu sama sekali tidak bisa melangkah maju dalam isu pendirian negara Palestina yang merdeka. Pengganti Netanyahu di kemudian hari juga tidak akan bisa berkutik, selama banyak partai kecil ikut menentukan, siapa yang bisa menjadi Perdana Menteri. Ketidakmampuan Israel untuk bergerak akan dijawab dengan radikalisme di kalangan Palestina. Jika kelompok Palestina yang moderat tidak bisa menunjukkan keberhasilan, mereka makin tidak disukai. Yang memetik keuntungan dari situasi ini adalah kelompok Hamas.

Harian Jerman Süddeutsche Zeitung menyoroti posisi presiden Palestina Mahmud Abbas dan menulis:

Mahmoud Abbas hanya menjadi karikatur. Presiden Palestina itu sering mengancam, namun akhirnya mengalah. Contohnya? Abbas beberapa kali mengancam akan mundur dari jabatannya. Dia juga mengancam akan menghentikan semua konsultasi dengan Israel. Namun setiap kali, dia berubah pikiran. Sekarang Abbas berniat memboikot konsultasi tidak langsung yang diprakarsai Amerika Serikat, sampai Israel menarik kembali ijin pembangunan 1600 rumah di Yerusalem Timur. Dia memang benar. Tapi dia akan berubah pikiran. Karena dia harus melakukannya. Posisi Palestina saat ini sangat lemah. Mereka terpecah antara Hamas di Jaur Gaza dan kubu Abbas di Tepi Barat Yordan. Pimpinan Palestina yang tidak punya kekuasaan ini hanya bisa berharap pada Amerika Serikat.

Isu lain yang jadi sorotan pers adalah perkembangan di Myanmar setelah pengumuman UU pemilu yang baru. Harian Inggris Independent menulis:

UU Pemilu yang baru melarang partisipasi anggota kelompok keagamaan. Sebagian besar kalangan oposisi juga tidak boleh mencalonkan diri. Rezim militer ingin mempertahankan kekuasaan. Mereka tidak akan melakukan sesuatu yang bisa menggoyahkan posisinya. Dalam beberapa hal mereka akan mengalah dan mengijinkan kedatangan pengamat asing. Ini dilema bagi masyarakat internasional. Bagaimana harus bereaksi? Berbagai sanksi sampai sekarang tidak berdampak. Dialog mungkin lebih baik daripada isolasi total. Tapi PBB dan masyarakat internasional tidak boleh melakukan satu hal: Mereka tidak boleh melihat pemilu ini sebagai hal lain daripada yang sebenarnya, yaitu sebuah penipuan.

HP/DK/dpa/afp